Palembang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni diragukan netralitasnya jelang Pilkada Serentak November mendatang. Hal ini terkait permasalahan oknum pegawai protokol, humas dan anggota Satpol PP yang diduga masih melekat ke mantan Gubernur Herman Deru.
Pernyataan ini diungkap pengamat politik Sumsel sekaligus akademisi, Ade Indra Chaniago. Dikatakannya, Pj Gubernur Sumsel harus berani mengambil sikap tegas dengan memberi sanksi kepada oknum pegawai dan atasannya, dalam hal ini Kepala Satpol PP, Kabag Protokol dan Kabag Humas Pemprov.
“Tidak ada alasan bagi Pj Gubernur untuk tidak memberikan sanksi tegas sebagai pembuktian komitmen beliau untuk berlaku adil dengan netral dan tidak memihak pada siapapun, termasuk ke mantan Gubernur Herman Deru jelang Pilkada serentak,” ujar Ade, Selasa 5 Maret 2024.
Dijelaskan mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, dirinya mengaku kaget setelah mengetahui ada oknum pegawai protokol, humas dan anggota Satpol PP yang masih melekat ke Herman Deru.
“Status mereka honorer dan digaji memakai uang rakyat, kok bisa-bisanya uang rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi bahkan untuk kampanye dan pencitraan Herman Deru beserta keluarganya,” jelasnya.
Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari Pj Gubernur terkait dengan oknum pegawai yang diduga memberikan perlakuan istimewa sebagaimana yang diterima oleh mantan Gubernur Sumsel serta keluarganya tersebut dan hal itu sudah berlangsung selama hampir 6 bulan sejak tidak lagi menjabat.
“Ini negara hukum dan hukum tidak mengenal perlakuan istimewa karena siapapun yang melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan maka wajib hukumnya mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Ade.
Kemudian klarifikasi yang diberikan Kepala Satpol PP dan Kabag Humas menurutnya agak aneh, karena disatu sisi mengaku tidak tahu tapi di sisi lain mengaku masih keluarga. Secara implisit, pernyataan itu mengungkapkan dukungan dan ketidaknetralan ASN.
“Jika oknum pegawai dan Kepala Satpol PP, Kabag Protokol dan Kabag Humas tidak ditindak tegas, dapat dikatakan Pj Gubernur ada indikasi tidak netral pada Pilkada serentak mendatang karena membiarkan ada perlakuan istimewa ke Herman Deru yang bukan lagi Gubernur,” urainya. (dp)
Komentar