Koran Musi, Palembang – Sidang perkara dugaan pemalsuan surat terkait proyek pembangunan jaringan perpipaan air limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Palembang kembali bergulir dengan agenda mendengarkan saksi M. Alnando selalu pelapor dan Sri M. Tuti, Rabu 18 November 2026.
Dalam persidangan, majelis hakim mencecar beberapa pertanyaan ke M. Alnando terkait keberadaan dan wewenang sebagai Wakil Direktur perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut dari awal dan sempat mendapat Surat Peringatan (SP) dari Dinas PUPR Kota Palembang akibat proyek yang tidak selesai hingga tenggat waktu.
“Iya betul saya menjabat Wakil Direktur saat pengerjaan proyek tersebut dan pencairan termin langsung ke rekening bersama, untuk pengeluaran uang saya juga harus ikut tandatangan di spesimen bank,” ujar Alnando.
Mendengar penjelasan pelapor, Majelis Hakim mengungkap bahwa ada peran pelapor selaku pihak yang mengerjakan proyek dari awal sehingga mengalami keterlambatan dan mendapat SP dari Dinas PUPR Kota Palembang.
“Sebagai wakil direktur saya mendapat gaji dan fasilitas selama mengerjakan proyek,” ujar Alnando saat ditanya Majelis Hakim terkait hak apa saja yang diterima sebagai wakil direktur dan pihak yang mengerjakan proyek.
Akan tetapi dalam kesaksiannya, Alnando berkilah dengan menyebut adanya perubahan kontrak dan kehilangan alat sebagai penyebab keterlambatan penyelesaian proyek IPAL senilai Rp 49,3 Miliar.
“Itu tanggung jawab saudara sebagai pelaksana proyek. Pemerintah melalui Dinas PUPR tidak mau tahu apa penyebab keterlambatan dan wajib diselesaikan tepat waktu,” kata Hakim Ketua.











Komentar