Koran Musi, Palembang – Kualitas udara Kota Palembang yang mencapai kategori berbahaya dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menembus angka 793 pada 13 Oktober 2026 menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperkuat langkah penanganan karhutla melalui pengerahan ratusan personel gabungan, patroli di wilayah rawan kebakaran, penyediaan armada pemadam, hingga pembentukan 68 posko kesehatan. Selain itu, sebanyak 138.267 masker telah didistribusikan kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi dampak paparan asap.
Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap terlindungi.
“Penanganan karhutla membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, TNI-Polri, hingga masyarakat. Kami terus memperkuat kesiapsiagaan, baik dari sisi personel, peralatan, pemantauan titik rawan, maupun pelayanan kesehatan bagi warga terdampak,” tegas Ratu Dewa.
Pernyataan tersebut disampaikan Ratu Dewa seusai menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI terkait penanganan karhutla di Griya Agung, Rabu (14/10/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta jajaran instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas perkembangan kebakaran lahan, kondisi kualitas udara, kesiapan personel, hingga langkah penanganan terpadu untuk mencegah meluasnya kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Berdasarkan data Pemkot Palembang, sepanjang Januari hingga 13 Oktober 2026 tercatat sebanyak 741 kejadian kebakaran lahan dengan luas area terdampak mencapai sekitar 358,28 hektare.
Kecamatan Kertapati menjadi wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran terbanyak, yakni 138 kejadian. Disusul Alang-Alang Lebar sebanyak 113 kejadian, Sematang Borang 106 kejadian, Gandus 93 kejadian, dan Sukarami 86 kejadian.
Pada tingkat kelurahan, Talang Kelapa mencatat 56 kejadian, Bukit Baru 49 kejadian, dan Karya Jaya 48 kejadian.
Pemkot Palembang juga memberikan perhatian khusus terhadap delapan kelurahan yang mengalami kebakaran lahan berulang, yaitu Keramasan, Karya Jaya, Gandus, Pulokerto, Bukit Baru, Siring Agung, Sukamulya, dan Karya Mulya.
Di Kelurahan Keramasan, kebakaran berulang tercatat sebanyak 18 kali di Jalan Mayjend Satibi Darwis dan 12 kali di Jalan Mayjend Yusuf S. Sementara di Kelurahan Gandus, Jalan Talang Kepuh mengalami 15 kali kejadian kebakaran berulang.
Tingginya frekuensi kebakaran di sejumlah lokasi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan prioritas pengawasan dan pencegahan. Patroli serta pemantauan titik rawan terus ditingkatkan agar kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas ke kawasan lainnya.
Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Pemkot Palembang menyiagakan berbagai armada dan peralatan pemadam kebakaran. Sarana tersebut meliputi 20 unit mobil pemadam kebakaran, tiga mobil pikap, tiga mobil penyelamat (rescue), lima mobil pompa, serta satu mobil angkut anggota.
Selain armada tersebut, pemerintah juga menyediakan pompa portabel berkapasitas 23 HP dan 18 HP masing-masing dua unit, dua pompa Alkon, serta 23 gulung selang pemadam lengkap dengan nosel dan perlengkapan pendukung lainnya.
Dari sisi sumber daya manusia, penanganan karhutla melibatkan 40 personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 232 personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan per sif, 307 personel TNI-Polri, serta 286 personel dari kecamatan dan kelurahan.
Kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui pembentukan posko siaga lapangan di 18 kecamatan. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan sekaligus mendukung pemantauan dan pelaporan selama 24 jam.
Patroli juga difokuskan pada delapan kecamatan rawan serta lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran. Pemkot turut mengoptimalkan peran 1.605 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan 327 kelompok sistem keamanan lingkungan (siskamling), meskipun baru 160 kelompok yang tercatat aktif.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan titik api. Dengan laporan yang cepat, petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sebelum api menjalar ke area yang lebih luas.
Meski demikian, operasi pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, munculnya beberapa titik api secara bersamaan, keterbatasan sumber air akibat kekeringan, serta kondisi angin dan lahan kering yang mempercepat penyebaran api.
Karena itu, Ratu Dewa menilai dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terutama dalam pemenuhan peralatan, tambahan personel, serta kebutuhan operasional, sangat diperlukan.
Ancaman karhutla di Palembang juga semakin serius karena berdampak langsung terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, nilai ISPU Palembang mencapai 780 pada 11 Oktober 2026, kemudian turun menjadi 595 pada 12 Oktober, sebelum kembali melonjak menjadi 793 pada 13 Oktober 2026.
Pada 13 Oktober 2026, tercatat sebanyak 677 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam satu hari. Sementara itu, jumlah kasus ISPA sepanjang September mencapai 17.434 kasus dan pada periode 1–13 Oktober tercatat sebanyak 7.742 kasus.
Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena paparan asap akibat kebakaran lahan dapat memperburuk kondisi kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Sebagai langkah perlindungan, Pemkot Palembang telah membentuk 68 posko kesehatan. Posko tersebut terdiri atas 18 posko kecamatan, 42 posko puskesmas, tujuh posko puskesmas pembantu (pustu), serta satu posko kesehatan bergerak berbentuk tenda yang berada di kawasan Talang Jambe.
Selain pelayanan kesehatan, Pemkot juga telah mendistribusikan sebanyak 138.267 masker melalui posko, kantor kecamatan, institusi, dan berbagai saluran pelayanan publik.
“Kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama. Karena itu, selain melakukan pemadaman, kami juga mengoptimalkan posko kesehatan, distribusi masker, edukasi kepada masyarakat, serta pemantauan kualitas udara,” menjadi penegasan atas langkah perlindungan yang terus dilakukan Pemkot Palembang.
Untuk memperkuat perlindungan masyarakat, Pemkot telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2026.
Kebijakan tersebut mengatur pembatasan kegiatan luar ruangan, penggunaan masker, larangan pembakaran lahan dan sampah, serta penyesuaian pembelajaran secara daring dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara.
Selain itu, pemerintah terus melanjutkan pemadaman di titik kejadian, penyiraman di tempat pembuangan akhir (TPA), pemantauan kualitas udara, serta edukasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial.
Tidak hanya menghadapi kebakaran lahan dan kabut asap, Pemkot Palembang juga mengantisipasi dampak kekeringan terhadap kebutuhan air masyarakat dan sektor pertanian.
Berdasarkan data pemerintah, kekeringan telah berdampak terhadap 720 kepala keluarga di Kecamatan Sukarami, 58 kepala keluarga di Sematang Borang, dan empat kepala keluarga di Jakabaring.
Sementara di sektor pertanian, lahan sawah yang terdampak meliputi 407 hektare di Kecamatan Gandus, 22 hektare di Ilir Barat I, dan 21,5 hektare di Kertapati.
Untuk menjaga ketersediaan air bersih, Pemkot terus memantau kondisi produksi dan distribusi air melalui Perumda Tirta Musi. Secara umum, pasokan air masih dalam kondisi aman dan terkendali, meskipun terdapat fluktuasi tingkat kekeruhan air baku.
Perumda Tirta Musi juga menyediakan hidran air di 16 lokasi instalasi pengolahan air (IPA) dan booster. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengisian mobil tangki dan mobil pemadam kebakaran, sekaligus membantu penyediaan air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden RI memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Pemerintah pusat menekankan percepatan pemadaman, pendinginan area terdampak, patroli ulang, serta verifikasi untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala.
Dudung juga memaparkan lima prioritas penanganan karhutla, yakni percepatan pemadaman terutama di lahan gambut dan lokasi yang sulit dijangkau, penguatan operasi darat dan udara, peningkatan pencegahan berbasis data dan pemantauan, penegasan tanggung jawab pemegang izin usaha, serta penegakan hukum secara profesional dan tanpa tebang pilih.
Pengawasan kawasan rawan kebakaran juga perlu melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, polisi hutan, dan masyarakat. Selain itu, keselamatan serta kesejahteraan petugas yang bertugas di lapangan turut menjadi perhatian pemerintah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memaparkan perkembangan penanganan karhutla di wilayah Sumsel, termasuk pengerahan sekitar 12.710 personel lintas instansi dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca yang hingga 13 Oktober 2026 telah mencapai 75 sorti.
Berdasarkan pemantauan titik panas per 14 Oktober 2026, tercatat sebanyak 821 titik panas di Sumatera Selatan. Sebanyak 625 titik berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 126 titik di Banyuasin, dan 53 titik di Musi Banyuasin.
Pemerintah provinsi juga menyampaikan dukungan terhadap penguatan penanganan karhutla, termasuk pengembangan teknologi operasi udara untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak asap.
Ratu Dewa menegaskan, Pemkot Palembang akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, TNI-Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menangani kebakaran lahan.
Melalui langkah terpadu yang mencakup pemadaman, patroli, pemantauan kualitas udara, pelayanan kesehatan, distribusi masker, dan penyediaan air bersih, Pemkot Palembang berharap kebakaran lahan dapat segera dikendalikan.
Upaya tersebut diharapkan mampu menekan kejadian kebakaran berulang sekaligus meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat Kota Palembang.
Komentar