Koranmusi.com, Palembang – Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir H Joko Widodo yang ditayangkan TVRI melalui layar lebar di ruang rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Rabu (16/8/2023).
Paripurna istimewa tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumsel Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH, Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Ir Suman Asra Supriono, MM, Sekretaris DPRD Sumsel H Aprizal, SAg, SE. Turut hadir Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi, SIP, MBA, MHan dan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rahmad Wibowo, SIK.
Pidato kenegaraan Presiden yang disiarkan secara langsung dari Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI di Senayan Jakarta tersebut digelar dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI ke-78 yang jatuh pada hari, Kamis (17/8/2023). Tema HUT ke-78 RI Tahun 2023 adalah ‘Terus Melaju untuk Indonesia Maju’.
Dalam kesempatan itu diawali dengan dengan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI 2023 oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, lalu pidato pengantar sidang bersama DPR RI-DPD RI tahun 2023 oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Selanjutnya giliran Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045.
“Tidak hanya peluang saja, tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” ujar Presiden.
Strategi pertama yang dilakukan pemerintah adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Presiden mengungkapkan, di tahun 2022 pemerintah telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen dari sebelumnya 37 persen di tahun 2014, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,9, dan meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) menjadi 76,5.
“Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau di jumlah semua dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp3,212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Prakerja,” kata Presiden.
Kedua, pemerintah juga terus menggencarkan kebijakan hilirisasi industri yang tidak hanya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan produktivitas nasional tetapi juga memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” ujarnya.
Hilirisasi yang ingin dilakukan Indonesia, kata Presiden, adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan. Hilirisasi tersebut juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.
Presiden menambahkan, hilirisasi tak hanya dilakukan pada komoditas mineral tetapi juga nonmineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya.
“Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Presiden.
Presiden mencontohkan, sejak pemerintah memberlakukan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel pada 2020 investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Bahkan saat ini terdapat 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar.
Presiden pun meyakini jika hilirisasi konsisten dilakukan di berbagai komoditas maka pendapatan per kapita Indonesia yang mencapai Rp71 juta di tahun 2022 akan melompat signifikan hingga dua kali lipat dalam 10 tahun mendatang.
“Ini baru satu komoditas dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit, dan rumput laut, dan yang lain-lainnya, berdasar hitung-hitungan perkiraan, dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta (10.944 Dolar AS). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp217 juta atau 15.860 Dolar AS). Dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp331 juta (25.025 Dolar AS),” papar Presiden. (adv)
Komentar