Koran Musi, Palembang – PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026. Kenaikan ini terjadi pada sejumlah jenis BBM dengan lonjakan yang cukup signifikan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
Salah satu kenaikan paling mencolok terjadi pada Pertamax Turbo. Dari sebelumnya Rp13.100 per liter, kini melonjak menjadi Rp19.400 per liter. Khusus di Sumatera Selatan, harga Pertamax Turbo bahkan mencapai Rp19.850 per liter.
Kenaikan serupa juga terjadi pada Dexlite, yang sebelumnya dijual Rp14.200 per liter, kini naik menjadi Rp23.600 per liter. Untuk wilayah Sumsel, harga Dexlite ditetapkan sebesar Rp24.150 per liter.
Sementara itu, Pertamina Dex ikut mengalami kenaikan dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter, dan di Sumatera Selatan juga berada di angka Rp24.150 per liter.
Di sisi lain, BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax (RON 92) tidak mengalami perubahan harga. Di Sumatera Selatan, Pertamax tetap dijual di kisaran Rp12.600 per liter.
Adapun BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar hingga saat ini masih belum mengalami penyesuaian harga dan tetap dijual sesuai tarif sebelumnya.
Kenaikan harga BBM non-subsidi ini diduga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Kondisi ini diperkirakan akan berdampak luas terhadap berbagai sektor, terutama transportasi dan logistik, yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, Imam Mustakim, mengaku terkejut dengan lonjakan harga yang dinilai cukup tinggi, terutama pada Dexlite dan Pertamax Turbo.
“Kami akan membahasnya di Komisi IV, langkah apa yang bisa diambil. Tadi juga disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna, kita akan coba koordinasikan. Memang ini kewenangan pusat, tetapi secara pribadi saya sangat terkejut, apalagi masyarakat,” ujarnya saat ditemui di DPRD Sumsel, Senin (20/4/2026).
Ia juga mengkhawatirkan potensi peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi akibat selisih harga yang cukup jauh.
“Yang kita khawatirkan, BBM subsidi ini nanti jadi langka di pasaran. Selisih harga yang terlalu jauh bisa memicu peralihan. Kalau distribusi subsidi masih aman, tidak masalah. Tapi kalau stoknya tidak ada, ini yang bisa menimbulkan persoalan di masyarakat,” katanya.
Imam mengakui, kenaikan harga BBM ini juga berdampak secara langsung terhadap aktivitasnya, terutama terkait biaya perjalanan dinas.
“Perjalanan dinas itu kan sistemnya beli dulu, bukan bendahara yang bayarkan di awal. Dulu mungkin belum sampai satu juta, sekarang bisa lebih dari satu juta hanya untuk biaya BBM,” ungkapnya.
Terkait langkah ke depan, pihaknya akan menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat.
“Di daerah tidak ada kewenangan untuk menentukan harga. Jadi kita akan cari solusi bersama, tampung usulan masyarakat, lalu kita dorong ke pusat. Peran kita lebih ke advokasi,” tegasnya. (Adv)
Komentar