Koran Musi, Palembang – Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata pada tingkat penyerapan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Paparan Renja PD Kota Palembang yang digelar selama dua hari dan diikuti seluruh perangkat daerah, Senin (27/4/2026).
Pada hari pertama, masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan. Forum ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Palembang ke depan.
Menurut Aprizal, forum ini merupakan tahapan strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan dinamika fiskal yang saat ini menghadapi tekanan, baik dari sisi global maupun nasional.
“Kondisi keuangan saat ini tidak dalam situasi normal. Dampaknya, transfer ke daerah mengalami penyesuaian. Ini menuntut kita untuk lebih cermat menetapkan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memiliki justifikasi yang kuat, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta mampu memberikan output dan outcome yang terukur.
“Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang jelas. Jangan sampai program berjalan, tetapi dampaknya tidak terasa,” tegasnya.
Selain itu, Aprizal juga menyoroti pola penyerapan anggaran yang selama ini masih belum ideal, dengan kecenderungan menumpuk pada triwulan ketiga hingga akhir tahun anggaran. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap kualitas pelaksanaan program.
“Ke depan, pola ini harus diubah. Penyerapan harus mulai agresif sejak triwulan pertama dan kedua, agar pelaksanaan program lebih terkendali dan hasilnya optimal,” kata Aprizal.
Dalam aspek tata kelola, ia mengingatkan pentingnya disiplin perencanaan dan penganggaran guna menjaga stabilitas perputaran keuangan daerah. Ia juga menegaskan perlunya menghindari duplikasi program antar perangkat daerah yang berpotensi menimbulkan inefisiensi.
“Tidak boleh ada lagi program yang tumpang tindih. Kolaborasi lintas OPD harus diperkuat, dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis tupoksi masing-masing,” ujar Aprizal.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa dokumen Renja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis pembangunan yang menentukan kualitas belanja daerah.
Aprizal menggarisbawahi empat prinsip utama dalam penyusunan Renja 2027, yaitu berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat sinergi lintas sektor, berorientasi pada hasil (result-oriented), serta menjunjung tinggi efisiensi dan akuntabilitas anggaran.
“Perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan yang tepat. Karena itu, kualitas Renja harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Melalui forum ini, Aprizal berharap seluruh perangkat daerah dapat menyempurnakan dokumen Renja menjadi lebih realistis, adaptif, dan implementatif, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.
“Dengan komitmen, integritas, dan kolaborasi, kita optimistis visi Palembang Berdaya dan Sejahtera yang berkelanjutan dapat diwujudkan secara nyata,” pungkasnya.
Komentar