Koran Musi, Pagaralam – Kejanggalan pengadaan proyek alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSD) Besemah, Kota Pagaralam senilai Rp18,5 miliar, diduga melibatkan oknum pimpinan DPRD Kota Pagaralam.
Hal ini dikatakan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI), Feri Kurniawan. Menurutnya, proyek pengadaan Alkes tesebut banyak terjadi kejanggalan terutama alat yang sudah dipesan lebih dahulu dari tahun anggaran yang tersedia.
“Pembelian alat ini diduga tidak melalui prosedur yang benar. Alat disediakan 2024 tapi anggaran pembelian pada 2025. Atas dasar inilah kami menduga ada keterlibatan oknum pimpinan DPRD Kota Pagaralam selaku pembuat kebijakan anggaran,” ujar Feri, Senin 11 Mei 2026.
Lebih lanjut Feri menjelaskan, proyek pengadaan berupa Computerized Tomography Scan (CT Scan) yang dibeli melalui dana transfer daerah senilai Rp18, 5 miliar, diduga berpotensi jadi lahan bancakan korupsi banyak pihak.
“Ada dugaan harga barang jauh lebih murah yang diperkirakan hanya berkisar Rp4, 5 miliar, sementara dalam anggaran Rp18, 5 miliar. Jadi harus ada audit investigatif untuk mengetahui secara rinci dugaan penyimpangan dan potensi kerugian negara,” tegas dia.
Sementara, Plt Direktur RSUD Besemah Ali Akbar Fitriansyah, SE mengatakan, semua sudah dilakukan sesuai aturan dan prosedur pengadaan yang berlaku untuk alat kesehatan dan bahkan pembelian juga menggunakan e-katalog.
“Semuanya sudah sesuai aturan pengadaan alat kesehatan di RSUD Besemah. Kita juga membuat surat pernyataan diatas materai dengan penyedia barang jika di kemudian hari barang tidak bagus atau spek tidak sesuai, menjadi tangung jawab mereka selaku penyedia barang,” kata dia.
Sementara itu Kajari Pagaralam, Dr Ira Febrianti, SH, mengatakan, meskipun Kejaksaan merupakan pendamping hukum, tapi bukan berati memperbolehkan adanya pelanggaran dan kalau terbukti ada penyimpangan pasti ditindak tegas.
“Secara umum proyek ini dilakukan sesuai dengan aturan, seperti menggunakan e-katalog. Akan tetapi jika kemudian hari ada penyimpangan akan kita usut, apalagi jika alat yang dibeli tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ujar dia.
Komentar