Koran Musi, Palembang – Belanja mobil dinas mewah yang dilakukan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto senilai lebih dari Rp 12 Miliar mendapat sorotan tajam di tengah desakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Dana tersebut terbagi dalam beberapa pos, antara lain pengadaan kendaraan roda empat senilai Rp6 miliar, kendaraan dinas roda empat tambahan sebesar Rp700 juta, sewa kendaraan dinas sebesar Rp1,6 miliar, serta kendaraan dinas lainnya senilai Rp3,7 miliar.
Sementara dari data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan, beberapa paket pengadaan tersebut diduga tidak melalui proses penganggaran resmi dalam APBD Kabupaten PALI.
Dari informasi yang didapatkan redaksi, dalam APBD 2025 yang sudah disepakati bupati terdahulu dengan DPRD PALI periode 2019-2024, penganggaran mobil dinas kepala daerah hanya di angka Rp 2 Miliar.
Sementara, penambahan anggaran belanja mobil dinas yang membengkak hingga lebih dari Rp 12 Miliar, tidak pernah dibahas dan disetujui DPRD periode saat ini yang merupakan perwakilan rakyat PALI.
Bahkan Badan Anggaran (Banggar) yang notabene alat kelengkapan DPRD yang bertugas melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pun tidak mengetahui dari mana dana tambahan 10 Miliar tersebut.
Komentar