Koran Musi, Palembang – Wali Kota Ratu Dewa membuka kegiatan distribusi blangko verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor di Kota Palembang, yang digelar di Ruang Rapat Parameswara, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah percepatan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan. Pemerintah menilai sektor ini masih memiliki potensi besar yang belum tergarap secara maksimal.
Program validasi dan pendataan kendaraan bermotor ini merupakan kerja sama dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menyasar seluruh kabupaten/kota, termasuk Palembang. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut turut melibatkan camat dan lurah se-Kota Palembang sebagai ujung tombak di lapangan.
Ratu Dewa menegaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Ini penting bagi kita. Pekerjaan ini bukan kerja sektoral, tetapi membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari kita semua,” ujar Ratu Dewa.
Ia mengungkapkan, jumlah kendaraan di Kota Palembang mencapai sekitar 1,7 juta unit. Namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya dinilai masih belum optimal, sehingga diperlukan langkah konkret melalui validasi dan pendataan ulang.
“Kita butuh percepatan. Karena itu, validasi dan pendataan ini harus kita dukung bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Ratu Dewa menekankan pentingnya peran aparatur wilayah dalam menyukseskan program tersebut, sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
“Kita harus menjadi teladan. Bapenda harus giat, tetapi tidak bisa bekerja sendiri. Camat dan lurah harus ikut membantu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan pendataan ditargetkan berlangsung hingga 31 Mei 2026 dan perlu disertai evaluasi berkala guna memastikan efektivitas program.
“Harus ada evaluasi, mari kita bekerja bersama-sama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan melalui data yang lebih akurat.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah secara bersama-sama. Potensi yang ada harus digali dengan data riil yang valid,” kata Rizwan.
Ia juga menambahkan bahwa optimalisasi pendapatan daerah menjadi kunci kemandirian fiskal pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dengan data yang akurat, pemerintah daerah di Sumatera Selatan dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat,” pungkasnya.
Komentar